Oleh: Asri Tadda
Pilkada serentak tak lama lagi. Jika tak ada halangan, pada November 2024 nanti pesta demokrasi level Provinsi dan Kabupaten Kota itu kembali digelar. Tak terkecuali di Sulawesi Selatan.
Serupa Pilpres yang baru saja usai, rakyat lagi-lagi akan memilih dan memilih siapa yang diinginkannya untuk menjadi kepala daerah, baik melalui Pilgub maupun Pilbup atau Pilwali.
Saat ini, publik mulai disuguhkan manuver para bakal calon kepala daerah di setiap level. Partai politik, sekali lagi, menjadi sentral perhatian karena memiliki otoritas untuk menjaring dan memutuskan siapa saja yang bakal diusung maju Pilkada.
Di luar itu, ada jalur independen bagi mereka yang tak ingin mengendarai Parpol untuk maju Pilkada. Hanya saja, pilihan ini masih kurang lazim ditempuh karena juga butuh dana operasional yang tidak sedikit.
Pada konteks begitu sentralnya peran dan posisi Parpol ini, harapan publik akan hadirnya sosok calon kepala daerah favorit seringkali sulit terwujud. Pasalnya, dinamika internal kepartaian acap kali tak selaras dengan keinginan rakyat.
Dari proses inilah kita kenal istilah kapasitas, kapabilitas, elektabilitas, popularitas, dan yang kini jadi sangat penting yakni isi tas (saya menulisnya: isitas).
Faktanya saat ini, biarpun seseorang memiliki popularitas tinggi dan dikenal luas oleh publik, elektabilitas bagus, tetapi kalau isitas-nya kurang memadai, maka agak sulit memenangkan kontestasi yang butuh biaya besar.
Padahal kita sama-sama tahu, bahwa yang dipilih oleh rakyat itu adalah calon pemimpin di daerahnya. Pemimpin yang akan menentukan mau di bawa ke mana nasib rakyat di daerah itu sendiri. Pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan di daerah itu.
Sementara masa jabatan kepala daerah hanya lima tahun dalam satu periode, cukup singkat untuk bisa berbuat banyak kepada rakyat. Jika kepala daerah terpilih tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai yang dibutuhkan, maka jadilah daerah dibangun tidak dengan visi yang baik.
Jika ini terjadi, pada akhirnya yang akan merugi adalah rakyat yang sudah taat dan patuh membayar pajak untuk pembangunan daerahnya. Ibarat nikmat sesaat yang membawa kesengsaraan.
Karena itulah, kita sangat berharap, proses politik yang terjadi selama masa penjaringan bakal calon kepala daerah saat ini, tetap mengedepankan aspek kapasitas dan kapabilitas figur calon, di luar pertimbangan-pertimbangan lainnya.
Sulawesi Selatan
Sebagai gerbang masuk ke kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan menjadi wilayah yang sangat prospektif secara ekonomi dan bisnis, terutama di Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi.
Posisi strategis kewilayahan Sulsel seharusnya bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah bergelar Serambi Madinah ini. Bukan hanya dalam posisi sebagai konsumen dan pasar, tetapi sebagai produsen dan pemasok pasar dan pembangunan khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bukan kaleng-kaleng untuk menakhodai Provinsi ini. Pemimpin yang secara prospektif mampu mengusung gagasan revolusioner, yang bisa membangkitkan spirit kejayaan sebagai bangsa dengan budaya kemaritiman yang adiluhung.
Sulsel juga kiranya butuh pemimpin yang mampu mengartikulasikan narasi-narasi kebudayaan yang menjadi pengiring setiap langkah pembangunan agar tetap dekat dengan rakyat. Pemimpin yang bisa menempatkan potensi-potensi kultural sebagai anasir peradaban yang tak boleh ditanggalkan.
Dengan segenap kekayaan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) serta budaya yang dimilikinya, Sulsel akan berada di ambang kemajuan yang melesat secara eksponensial asalkan mampu diramu secara ciamik oleh siapa yang memimpinnya.
Pertanyaannya, apakah proses politik saat ini dapat melahirkan pemimpin ideal dan diimpi-impikan seperti di atas?
Danny Pomanto
Saya kira tidak banyak pemimpin daerah yang seperti seorang Danny Pomanto. Meski bukan orang Sulsel atau orang asli Makassar, Danny ternyata bisa jadi Walikota Makassar. Tak gampang menjadi Walikota Makassar selama dua periode dengan harus jeda beberapa waktu diantaranya.
Meskipun tidak sesempurna yang diharapkan banyak orang, namun figur Danny terbukti memiliki kapasitas, kapabilitas dan mampu merawat elektabilitasnya dengan baik. Pun, pasti punya “isitas” yang cukup.
Selalu menyematkan dirinya sebagai anak lorong dan kerap menggunakan istilah-istilah berbahasa Makassar untuk produk kebijakannya, Danny seakan mengetuk kesadaran primordial kita, bahwa dirinya mungkin saja lebih Makassar daripada yang memang orang asli Makassar.
Walau tidak semuanya berjalan baik, tetapi terobosan-terobosan Danny harus diakui, telah menempatkan narasi budaya Makassar lebih terekspos ke dunia luar, baik secara nasional maupun di dunia internasional.
Terlepas dari implementatif atau tidaknya, gagasan-gagasan Danny seringkali menggetarkan dan di luar kelaziman pemimpin daerah yang kita jumpai.
Wawasannya global dan visinya jauh ke depan. Danny cukup paham dengan realitas dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan ia mengadaptasinya dalam kebijakan pemerintahan dan pelayanan birokrasi yang dipimpinnya.
Ketika didaulat memimpin Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas Sulawesi Selatan, Danny tampil dengan gagasan menarik bertajuk The Initiative of South Sulawesi. Sebuah framework berisi narasi pembangunan futuristik untuk kawasan regional Sulsel yang berbasis data dan fakta otentik.
Di beberapa kesempatan, Danny menguraikan narasi pembangunan itu dengan cermat dan terstruktur. Dia bisa menyebutkan titik-titik potensial pengembangan sumber daya angin dengan potensi terbesar di Sulsel.
Danny juga mampu menguraikan potensi-potensi pembangunan lain terutama potensi maritim di sepanjang Teluk Bone yang bisa dikembangkan di masa mendatang tanpa harus banyak bergantung pada tambang ekstraktif. Dan masih banyak lagi lainnya.
Itulah Danny Pomanto. Figur yang saya sebut cukup “rewa” dengan semua ide-ide dan gagasannya.
Untuk konteks saat ini, rasa-rasanya Sulsel butuh figur pemimpin yang serupa Danny, yang bisa menggetarkan spirit dan menumbuhkan asa untuk masa depan yang lebih baik. Pemimpin yang tak lelah menawarkan kebaruan, pembaharuan dan perubahan, meski terkadang harus berjibaku dengan publik soal itu.
Yang tak kalah menarik, Danny tidak terikat genetik atau beririsan secara geo-politik di Sulawesi Selatan, hal yang selalu menjadi momok pemicu konfrontasi politik dalam birokrasi pemerintahan di daerah ini.
Danny bukan orang Makassar, bukan orang Bone atau Toraja. Dia juga bukan orang Mandar atau Luwu. Dia orang Gorontalo yang saat ini tengah di penghujung periode membangun Kota Makassar.
Dengan begitu, Danny tentu tidak akan memiliki beban kultural geo-politik yang cukup berarti jika misalnya, ia kelak ditakdirkan memimpin Sulawesi Selatan dengan semua gagasan dan ide-idenya yang menggetarkan.
Tak ada manusia yang sempurna, terlebih lagi dalam dunia politik dewasa ini. Demikian pula Danny. Tetapi dua periode memimpin Kota Makassar dengan semua kompleksitasnya, seharusnya cukup sebagai pandu dan pelajaran bagi Danny untuk bisa lebih baik lagi pada level politik berikutnya. [*]
Makassar – Jakarta, 11 Mei 2024
*Opini pribadi, tidak mewakili pendapat organisasi atau institusi manapun.
Jagoooo….hehehehe
Opini mantap